Rp80M, Harga Wajar Untuk 5Mhz Frekuensi

JAKARTA - Kekurangan frekuensi coba disiasati oleh para operator. Baik itu melalui sistem bagi hasil atau dengan meminta pemerintah mengurangi biaya BHP. Sayangnya, sistem bagi hasil disinyalir tidak bisa dijalankan karena terkendala faktor teknis.

"Bagi hasil memang memiliki kesan sebagai solusi ideal untuk mengakomodasi keberatan operator terkait mahalnya harga frekuensi. Namun implementasinya pasti akan susah. Malah, potensi pendapatan pemerintah akan berkurang karena jika operator tak mampu menghasilkan rupiah yang ideal dengan frekuensi yang dimilikinya, bisa hilang potensi pendapatan pemerintah," ujar Direktur XL Hasnul Suhaimi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kompetisi website kompas muda - im3
Jadilah sahabat bumi

Bahkan pengamat telekomunikasi Miftadi Sudjai mengatakan, sistem bagi hasil justru akan membuat kerugian kepada pelanggan karena kualitas layanan yang semakin menurun akibat persaingan yang sengit antaroperator.

"Operator pasti akan saling banting harga dan pemerintah hanya akan mendapatkan sedikit dari peminjaman frekuensi. Dan pastinya operator tidak akan mempedulikan kualitas layanan" jelas Miftadi.

Salah satu cara paling efektif, lanjut Miftadi, adalah dengan menurunkan harga frekuensi. Lagipula, kondisi keuangan industri telekomunikasi pun memang tidak lagi secerah dulu.

Harga BHP frekuensi yang dianggap wajar, menurut para operator penyelenggara 3G, berada di kisaran setengah kali dari harga yang ditawarkan pemerintah, atau tepatnya hanya Rp80 miliar saja. Padahal pemerintah mengajukan biaya sebesar Rp160 miliar untuk 5Mhz Frekuensi tambahan.